Kasus Tambang Illegal di Sultra Diambil Alih Mabes Polri dan KPK

HALUAN KALTIM - Sekda Kota Kendari, Nahwa Umar saat menerima kedatangan sejumlah pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Pemerhati Lingkungan (AP2L) Sultra menjelaskan jika Mabes Polri bersama KPK mengambil alih penanganan Tambang ilegal di Kelurahan Nambo, Kendari.

AP2L Sultra mempersoalkan mengenai pertambang pasir ilegal di Kecamatan Nambo yang berdampak pada pencemaran Pantai Nambo serta diduga dapat berpotensi merugikan negara khususnya masyarakat Kota Kendari.

Baca Juga: Tersangka Pembunuhan Ibu dan Anak di Kupang Jalami Tes Kebohongan

Menanggapi hal itu, Nahwa Umar mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari telah melakukan peneguran hingga penyegelan yang sesuai dengan Undang-Undang (UU).

“Ini persoalan sudah ditangani bahkan KPK, ini hukum sudah ranahnya Mabes Polri, jadi tahapannya sudah berjalan sejak dikeluarkannya surat teguran dan itu sesuai Undang-Undang sampai 6 kali,” katanya saat berdialog di ruang rapat sekretaris daerah, Senin.

Ia menegaskan, di dalam tata ruang Kota Kendari, tidak ada ruang untuk pertambangan, serta Pemkot Kendari tidak pernah mengeluarkan izin pertambangan. Sebab, izin pertambangan dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Baca Juga: Dua WNA Kabur dari Lokasi Karantina, Begini Penjelasan Polisi

“Dan sekarang ini sudah penanganannya Mabes Polri, kami, pemerintah kota sama sekali tidak punya kewenangan. Karena yang mengeluarkan izin itu juga adalah pemerintah pusat, karena di dalam tata ruang itu, tidak ada izin pertambangan di Kota Kendari. Dan tidak pernah Kota Kendari mengeluarkan izin,” tegasnya.***